Kartu Istri / Kartu Suami (KARIS/KARSU)

Pengertian

Kartu Istri adalah Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil;

Kartu Suami adalah Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;

Kartu Istri atau Kartu Suami adalah identitas istri atau suami sah dari Pegawai Negeri Sipil.

Persyaratan

Syarat-syarat penetapan Kartu Istri atau Suami baru :

1. FC. SK CPNS dilegalisir

2. FC. SK PNS/pangkat terakhir dilegalisir

3. FC. Karpeg dilegalisir (bagi yg sudah memiliki)

4. FC. NIP baru

5. Surat pengantar dari OPD (rangkap 2);

6. Foto copy sah Akta Nikah yang telah dilegalisir;

7. Pas foto istri atau suami warna hitam putih ukuran 3 x 4 (2 lembar);

Pegawai Negeri Sipil yang statusnya janda/duda apabila melangsungkan pernikahan lagi, mengisi surat keterangan janda/duda dengan melampirkan :

1. Surat pengantar dari OPD;

2. Foto copy sah Akta Nikah yang telah dilegalisir;

3. Pas foto suami/istri warna hitam putih ukuran 3 x 4;

4. Foto copi sah surat keterangan cerai/kematian;

5. Berkas persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga) bendel.

Persyaratan penetapan Kartu Istri atau Kartu Suami yang hilang adalah sama dengan persyaratan/penetapan Kartu Istri/Suami yang baru ditambah dengan persyaratan :

Surat kehilangan asli dari kepolisian;

Prosedur

Prosedur permohonan Kartu Istri atau Kartu Suami adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan Kartu Istri atau Kartu Suami;
2. Permohonan Kartu Istri atau Kartu Suami tersebut diajukan oleh Kepala OPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui Bagian Kepegawaian;
3. Bagian Kepegawian mengirimkan usulan Kartu Istri atau Kartu Suami ke Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
4. Kartu Istri atau Kartu Suami yang telah ditetapkan oleh Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah;
5. Bagian Kepegawian mengirimkan kembali ke OPD yang mengusulkan Kartu Istri atau Kartu Suami untuk diteruskan ke Pegawai Negeri Sipil.

Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

 artikel asal : http://kepegsetda.tasikmalayakota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=118

ARTIKEL Kantor dan Intansi